Muhaimin Minta Kelembagaan Hubungan Industrial Diperkuat

Muhaimin Minta Kelembagaan Hubungan Industrial DiperkuatMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta agar manajemen perusahaan dan serikat pekerja memperkuat kelembagaan hubungan industrial yang berada di tingkat perusahaan. Penguatan tersebut menurut Muhaimin diperlukan agar terwujud hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang kondusif dan harmonis. “Hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja/buruh menjadi kunci utama untuk menghindari terjadinya PHK, meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh serta memperluas kesempatan kerja baru untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam Kunjungan kerjanya ke PT Chevron Pasific Indonesia dan PT Indah Kiat Pulp&paper di Pekanbaru Riau Jumat (28/2).

Muhaimin mengungkapkan kondisi hubungan industrial di Indonesia pada penghujung tahun 2013 lalu ditandai dengan meningkatnya ekskalasi unjuk rasa yang dilakukan oleh serikat pekerja yang salah satunya disebabkan terhambatnya komunikasi, dialog dan sarana untuk menampung aspirasi/keluhan parapekerja/buruh di tingkat perusahaan “Terjadinya ketidakcocokan dan perselisihan antara pihak pengusaha dan buruh adalah dinamika dalam hubungan kerja. Namun sudah waktunya kedua belah pihak duduk bersama, tidak lagi saling menyalahkan. Kedua belah pihak harus menghormati karena merupakan mitra kerja yang harus saling mendukung untuk kepentingan bersama,”

kata Muhaimin . Selama ini, kata Muhaimin Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk melakukan penguatan kelembagaan hubungan industrial tersebut demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Muhaimin mengungkapkan berbagai upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan dan mendorong dialog sosial dengan stakeholders yakni serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha dan pemerintah untuk memecahkan permasalahan hubungan industrial saat ini; “ Kita juga membangun dan mengembangkan konsep kemitraan hubungan industrial (industrial partnership) di perusahaan sebagai bagian dari partisipasi pekerja dalam demokratisasi hubungan industrial di perusahaan.

kata Muhaimin. Langkah lainnya adalah penguatan kelembagaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional/Propinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka penyamaan persepsi dalam penetapan upah minimum dan menyempurnakan berbagai regulasi dibidang ketenagakerjaan “Lembaga hubungan industrial seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama Bipartit Tingkat Perusahaan yang telah dibangun harus berfungsi secara optimal dalam menangani berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi, kata Muhaimin. Muhaimin pun mengimbau agar manajemen perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh senantiasa melakukan dialog, menggalang kebersamaan dan kerjasama yang baik dalam menyerap aspirasi para pekerja sebagai upaya menyelesaikan permasalahan hubungan industrial. “Apabila terjadi perselisihan hubungan industrial antara manajemen dan pekerja, saya himbau agar dapat diselesaikan secara bipartit dengan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan mufakat dan mencegah keterlibatan pihak ketiga yang akan mempengaruhi kondisi hubungan industrial di perusahaan,”

kata dia. Lebih lanjut Muhaimin mengungkapkan saat ini jumlah petugas mediator hubungan industrial di Indonesia masih sangat minim. Hal tersebut disebabkan karena masalah ketenagakerjaan menjadi urusan wajib daerah sesuai peraturan otonomi daerah. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saat ini tercatat 829 orang mediator hubungan industrial untuk menangani 225. 852 perusahaan dengan jumlah pekerja 16. 202.824 pekerja. Padahal idealnya, dibutuhkan minimal 2.353 mediator hubungan industrial. “Jumlah tersebut tentu saja tidak memadai untuk menyelesaikan terjadinya perselisihan kerja yang terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan dari 511 kabupaten/kota di Indonesia terdapat 174 kabupaten/kota yang tidak memilki mediator hubungan industrial,” kata Muhaimin.

Muhaimin menambahkan mediator Hubungan Industrial di tingkat pusat dan daerah memliki peranan yang strategis dan menentukan untuk mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mengantisipasi terjadi demo pekerja/buruh di tingkat perusahaan. Tugas dan fungsi kerja mediator hubungan industrial adalah sebagai ujung tombang dalam suatu mekanisme mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial . “Mediator menjadi fasilitator yang mempertemukan kepentingan pekerja/buruh dengan pengusaha, “kata Muhaimin.