Menaker Hanif Ajak Masyarakat Ikuti Pelatihan Agrobisnis di BLK

menaker-hanif-ajak-masyarakat-ikuti-pelatihan-agrobisnis-di-Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menawarkan pelatihan agrobisnis dengan sistem hidroponik sebagai upaya perluasan kerja dan mengurangi pengangguran di daerah-daerah.

“Kita punya balai latihan kerja (BLK) pertanian di Lembang yang bisa dipergunakan untuk pelatihan bagi masyarakat untuk pelatihan pertanian dan agrobisnis,”kata Menaker Hanif seusai mengunjungi green house di kediaman Bupati Bandung di Bandung, pada Kamis (19/3).

Turut Hadir dalam kesempatan ini Bupati Bandung Dadang M Naser, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, Sekjen Kemnaker Abdul Wahab Bangkona dan Dirjen Binalattas Kemnaker Khairul Anwar.

Menaker Hanif mengatakan inisiatif Bupati Bandung untuk memanfaatkan lahan kosong untuk tanaman-tanaman agroponik dengan sistem hidroponik patut diapresiasi.

“Ini menarik untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar memanfaatkan lahan-lahan kosong menjadi lebih bermanfaat dan menghasilkan dari segi bisnis,” kata Hanif.

“Saya jadi berpikir dalam rangka perluasan kesempatan kerja di masyarakat model-model penanaman agrobisnis. Model pelatihan ini harus disosialisasikan dan ditawarkan ke masyarakat sehingga mengurangi pengangguran,”kata Hanif.

Dikatakan Hanif, model pelatihan agrobisnis yang dapat dilaksanakan di balai-balai latihan kerja daerah akan mendorong perkembangan industri rumah tangga serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Kita harapkan pelatihan khusus dibidang pertanian, khususnya agrobisnis dan hidroponik bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung swasembada pangan nasional, “kata Hanif.

Sementara untuk menghadapi MEA 2015, Hanif mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan tiga strategi khusus.

“Dalam menghadapi MEA ada 3 kebijakan dasar yang diambil oleh Kemnaker. Pertama percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja , kedua percepatan sertifikasi profesi ketiga pengendalian TKA, ” kata Hanif

Hanif mengatakan infrastruktur dan system yang terkait dengan kebijakan itu sekarang ini kita dorong untuk dipercepat.

“Dalam soal sertifikasi ini, misalnya kita dorong semua sektor agar mereka segera melakukan penerapan terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, ” kata Hanif.

“Terkait SKKNI dari masing-masing sektor kita dorong terus menerus untuk dilengkapi.Saat ini sudah ada 461 SKKNI dari berbagai sektor, ” kata Hanif.

Incoming search terms: