14 Disnaker Kabupaten/Kota Ikuti Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Online

Kepala Puslitfo BNP2TKI Benyamin SuprayogoSebanyak 14 Disnakertrans kabupaten/kota dari sembilan provinsi mengikuti sosialisasi dan pelatihan sistem online yang diselenggarakan BNP2TKI. Ke-14 Disnakertrans kabupaten/kota ini merupakan daerah-daerah yang belum sempat mengikuti sosilasasi dan pelatihan sistem online yang dilakukan BNP2TKI sejak pertama kali dilakukan pada 25 Januari 2011 di Bandung, Jawa Barat.

Kepala Puslitfo BNP2TKI Benyamin Suprayogo di Jakarta, Selasa (25/9), mengatakan sosialisasi dan pelatihan sistem online yang diikuti 14 Disnakertrans kabupaten/kota dari sembilan provinsi itu dilakukan di Jakarta selama dua hari pada Kamis – Jumat, 20–21 September lalu.

Ke-14 Disnakertrans kabupaten/kota sembilan provinsi yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan sistem online itu berasal dari Kabupaten Humbang Hasundutan (Sumut), Kabupaten Rokan Hilir (Riau), Kabupaten Malang (Jatim), Kabupaten Katingan (Kalteng), Kabupaten Kayong Utara (Kalbar), Kabupaten Bombana (Sultra), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Sulut). Dari NTT terdapat tiga Disnakertrans kabupaten yang mengikuti acara itu yakni dari Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Barat Daya. Dari Kalimantan Timur empat Dinsosnakertrans dari Kabupaten Malinau, Penajam Paser Utara, Tana Tidung, dan Kota Balikpapan.

BNP2TKI menyerahkan hibah empat unit komputer sistem online kepada empat Dinsosnakertrans Kabupaten Malinau, Penajam Paser Utara, Tana Tidung, dan Kota Balikpapan.

Benyamin menjelaskan, sosialisasi dan pelatihan sistem online untuk pelayanan TKI yang diselenggarakan BNP2TKI ini merupakan amanat UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Selain itu, juga amanat dari Permenakertrans Nomor 14/MEN/X/2010 Pasal 39 Ayat 3 yang menyebutkan sistem pendataan TKI pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di BNP2TKI. SISKOTKLN ini merupakan bagian dari sistem online yang diciptakan dan dikembangkan BNP2TKI.

Benyamin mengatakan sistem online untuk pelayanan TKI sangat membantu para pejabat Disnakertrans di kabupaten/kota dalam memerangi para calo TKI. “BNP2TKI sudah melakukan pelatihan dan sosialisasi sistem online untuk pelayananan TKI terhadap 438 Disnakertrans kabupaten/kota,” katanya.

Ia mengatakan guna memberantas praktik percaloan terhadap TKI ini, bahwa per 1 Mei 2012 lalu BNP2TKI memberlakukan layanan hanya calon TKI/TKI yang terdata melalui Disnakertrans kabupaten/kota yang akan diproses pemberangkatannya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan calon TKI/TKI tersebut sudah terdata dan direkomendasi Disnakertrans kabupaten/kota. Di luar itu, tidak akan dilayani proses pemberangkatannya sehingga bila di kemudian hari terjadi masalah dengan TKI tersebut, akan dengan mudah diketahui oleh Disnakertrans kabupaten/kota yang mendatanya.

Benyamin kemudian memaparkan mengenai manfaat dari sistem online untuk pelayanan TKI. Setidakanya ada empat manfaat dari sistem online (SIKOTKLN) ini. Pertama, untuk mengintegrasikan seluruh fungsi-fungsi stakeholder dalam satu sistem yang saling terkoneksi dan terintegrasi guna meminimalisir penyimpangan dan manipulasi dokumen penempatan.

Kedua, setiap TKI yang memenuhi syarat bekerja ke luar negeri diberikan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri KTKLN.

Ketiga, informasi keberadaan TKI di luar negeri dapat diketahui oleh Pemda/Disnakertrans Kabupaten/Kota asal TKI dan juga oleh Perwakilan RI di negara tempat TKI bekerja.

Keempat, tersedianya database penempatan TKI yang akurat, mutakhir dan dapat diakses secara online/realtime oleh seluruh pihak yang kompeten baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Lima Online Sistem

Benyamin memaparkan BNP2TKI saat ini sudah mengembangkan lima sistem informasi secara online. Kelima sistem yang sudah dikembangkan BNP2TKI adalah. Pertama, Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (termasuk didalamnya Pendaftaraan Pencari Kerja secara Online) yang bisa diakses di htpp://infokerja-bnp2tki. org. Sistem ini menginformasikan Potensi Pasar Kerja di Luar Negeri untuk sektor Formal, serta berbagai media yang memudahkan Pencari Kerja untuk dapat mendaftar secara online dari mana pun dan di mana pun.

Kedua, Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKOTKLN) yang bisa diakses di htpp://siskotkln.bnp2tki.go.id. “Sistem ini memproses penempatan TKI sesuai aturan yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 dengan melibatkan stakeholder terkait. Di antaranya adalah, Disnaker Kabupaten/Kota, Sarana Kesehatan (Sarkes), BLKLN, LUK, Asuransi dan BP3TKI,” jelas Benyamin.

Ketiga, Sistem Pendataan Kedatangan dan Pelayanan Kepulangan TKI yang bisa diakses di htpp://sipendaki.bnp2tki.go.id. “Sistem ini mendata kedatangan dan pelayanan kepulangan TKI di setiap debarkasi dan terintegrasi dengan Server Pusat di BNP2TKI,” kata Benyamin. Sementara ini, jelasnya, sistem ini sudah terpasang di sembilan debarkasi, yaitu : Balai Pelayanan Kepulangan (BPK) TKI Selapajang, Tangerang, Banten; Bandara Adi Soemarmo (Solo); Selaparang (Mataram/NTB); Pelabuhan Entikong; Pelabuhan Nunukan; Tanjung Pinang; Bandara Husein Sastranegara (Bandung), Adi Sucipto (Yogyakarta); dan Ahmad Yani (Semarang).

Keempat, Sistem Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center), yang bisa diakses di: http://halotki.bnp2tki.go.id/. Sistem ini mendata pelayanan pengaduan TKI melalui media telepon (08001000 bebas pulsa untuk domestik, dan 062-21-29244800 internasional), Fax (062-21-29244810-11), email: halotki@bnp2tki.go.id, SMS (7266), Surat dan Tatap Muka.

Kelima, Sistem Warehouse, yang bisa diakses di http://dw. bnp2tki. org. Sistem ini mengintegrasikan semua data dari Sistem Info Pasar Kerja, Pelayanan Penempatan, Pandataan Kedatangan dan Kepulangan serta Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center). Semua unsur terkait baik internal maupun eksternal BNP2TKI dapat mengakses pelaporan sesuai kebutuhan

author